Semester 4

Pengelolaan Pendidikan : Pembiayaan Pendidikan

A. HAKIKAT KONSEP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
1. Pengertian Biaya Pendidikan
Biaya merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajemen. Suatu rencana tidak akan terlaksana tanpa didukung oleh biaya yang mencukupi kebutuhan. Secara yurisdis permasalahan biaya pendidikan ditetapkan dalam Bab XIII UU Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat.”
Pengelolaan biaya pendidikan dalam arti sempit adalah tata pembukuan sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan, baik pemerintah pusat maupun daerah (Soeryani, 1989)
Menurut Gaffar (1987)Biaya adalah nilai besarnya dana yang diperkirakan perlu disediakan proyek itu dalam kegiatan tertentu.” Sementara Zymelmen (1975) menyatakan bahwa “Pengelolaan pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber, melainkan juga penggunaan biaya – biaya tersebut secara efektif dan efisien.”

2. Konsep Biaya Pendidikan
Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Adapun biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang, yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.
Anggaran biaya pendidikan terdiri atas dua sisi yang berkaitan satu sama lain yaitu, sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi yang diterima secara teratur, sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.
Berdasarkan pendekatan unsur, biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu:
• Pelaksannan pelajaran
• Tata usaha sekolah
• Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
• Kesejahteraan pegawai
• Administrasi
• Pembinaan teknis edukatif
• Pendataan

a. Konsep Efisiensi
Istilah efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan dengan pendayagunaan sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Upaya efisiensi pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu sebagai berikut:
1) Efisiensi Internal
Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dangan biaya minimum. Dalam rangka pelaksanaan efisiensi internal, perlu dilakukan penekanan biaya pendidikan melalui berbagai jenis kebijakan antara lain

  • Menurunkan biaya operasional
  • Memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen input yang langsung berkaitan dengan proses belajar lainnya
  • Meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas, dan fasilitas belajar lainnya
  • Meningkatkan kualitas PBM
  • Meningkatkan motivasi kerja guru
  • Memperbaiki rasio guru-murid

2) Efisiensi Eksternal
Istilah efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan financial sebagai hasil pendidikan (biasanya diukur dengan penghasilan) dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Fattah (2006: 43) merumuskan arahan dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan,yaitu sebagai berikut:

  • Pemerataan kesempatan memasuki sekolah
  • Pemerataan untuk bertahan di sekolah
  • Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar
  • Pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat

b. Jenis Biaya Pendidikan
Pendanaan pendidikan sebagaimana tertuang dalam PP No. 48 tahun 2008 tentang penganggaran pendidikan dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

  1. Biaya satuan pendidikan yaitu meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
  2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan
  3. Biaya pribadi peserta didik, yaitu biaya operasional yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

c. Penganggaran
Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.

d. Ruang Lingkup Biaya Pendidikan
Berkaitan dengan permasalahan biaya pendidikan, Fattah (2004) mengatakan bahwa biaya dalam pendidikan meliputi (1) biaya langsung (direct cost) dan (2) tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Adapun biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang, yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

3. Sumber Biaya Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah, orangtua, siswa, masyarakat, ataupun institusi lainnya. Upaya – upaya yang dilakukan untuk menggali dana ke semua pihak sumber pembiayaan pendidikan antara lain :

  • Pemerintah pusat dan daerah: mengusahakan agar alokasi untuk sector pendidikan diperbesar, pemanfaatan dana secara efektif dan efisien, dan adanya alokasi bagi sector pendidikan yang diambil dari pajak umum
  • Orang tua peserta didik: menyadarkan orang tua agar mau dan tertib membayar SPP dan pendanaan lainnya yang diizinkan pemerintah, pemanfaatan dana dari orang tua peserta didik seefektif dan seefisien mungkin
  • Masyarakat: mengajak dunia usaha untuk bersedia sebagai fasilitator praktik peserta didik, mengimbau dunia usaha agar bersedia memberikan dana yang lebih besar untuk dunia pendidikan
  • Pihak lain: mengusahakan bentuk kerjasama yang tidak saling mengikat, tetapi menguntungkan serta mengpertimbangkan bentuk-bentuk pinjaman agar tidak memberatkan dikemudian hari
  • Dana hasil usaha sendiri yang halal: seperti penyewaan alat, koperasi, kopma
    Sumber keuangan sekolah menurut E. Mulyasa (2002: 48), dapat dikelompokkan atas tiga sumber yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun keduannya (2) orang tua atau peserta didik (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat

B. PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN
1. Prinsip Pengelolaan Pendidikan
Penggunaan keuangan didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

  • Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
  • Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan
  • Keharusan penggunaan kemampuan

Dalam mengelola keuangan, kepala sekolah berfungsi sebagai otorisator dan ordonator. Sebagai otorisator kepala sekolah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Adapun dalam fungsi ordonator, kepala sekolah sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan (Diknas, 2002: 23).
2. Kriteria Keberhasilan Pengelolaan Pendidikan
Pada kajian ekonomi yang dibatasi pada bidang pendidikan, menurut Nanang Fatah (2000: 3), ada beberapa criteria keberhasilan yaitu:

  • Nilai baik ekonomis langsung dari suatu investasi
  • Nilai baik ekonomis tidak langsung
  • Keuntungan Fiksal
  • Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih
  • Permintaan masyarakat akan pendidikan
  • Efisiensi internal dan lembaga itu sendiri
  • Terciptanya distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk usia sekolah
  • Dampak positif dari pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan dan kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan
  • Kaitan antaran investasi disektor pendidikan dan investasi di sector lain.

C. PROSES PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN
1. Perencanaan Anggaran
a. Penyusunan rencana anggaran
Kepala sekolah harus mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah harus mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Setelah mengetahui sember dana yang ada, selanjutnya sekolah membuat RAPBS. Dalam menyusun RAPBS kepala sekolah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Dengan melibatkan para guru ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru dan kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut.
b. Prinsip-prinsip penyusunan anggaran
Anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut

  • Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam system manajemen dan organisasi
  • Adanya siste akutansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran
  • Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi
  • Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah

c. Tahapan penyusunan anggaran
Prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan yang sistematik sebagai berikut

  1. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran
  2. Mengidentifikasi sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnyamerupakan pernyataan financial.
  3. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu
  4. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang
  5. Melakukan revisi usulan anggaran meliputi :
    a. Persetujuan revisi usulan anggaran
    b. Pengesahan anggaran

d. Bentuk – bentuk desain anggaran
bentuk desain anggaran meliputi :
1) Anggaran butir per butir (line item budget)
2) Anggaran program (program budget system)
3) Anggaran berdasarkan hasil (performance budget)
Sistem yang digunakan adalah Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (planning programming budgeting system) atau SP4.

2. Penyelenggaraan Pembukuan dan Pelaporan Anggaran
Adapun untuk menunjang pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memerhatikan hal – hal berikut :

  • Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memikiki buku – buku yang dibutuhkan.
  • Sekolah memiliki RAPBS / RAPBM yang telah disahkan oleh yang berwenang, serta memiliki program penjabarannya.
  • Pengadministrasian keuangan yaitu sekolah memiliki logistic (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dana masing – masing sekolah memiliki buku setoran keuangan bank / KPKN / yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga lainnya, dan yang terakhir sekolah memilikii laporan keuangan triwulan dan tahunan (Diknas, 2002: 45).

3. Pengawasan Anggaran
a. Hakikat pengawasan
Pelaksanaan anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilaksanakan agar tidak ada penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Pengawasan Anggaran
Konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya, dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, melalui pengawasan anggaran dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesien dari penggunaan sumber – sumber dana yang tersedia. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara rencana dan realisasinya, perlu diambil tindakan perbaikan dan bila perlu diproses melalui jalur hukum.
Secara sederhana, proses pengawasan terdiri atas tiga kegiatan pokok, yaitu :
1. Memantau (monitoring)
2. Menilai
3. Melaporkan hasil – hasil temuan

c. Tahap – tahap pengawasan
Tahap pengawasan, meliputi :

  1. Menetapkan standar atau patokan yang digunakan, berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu
  2. Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dan standar yang telah ditetapkan
  3. Mengidentifikasi penyimpanan (devisa)
  4. Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi, yang kemudian menjadi materi rekomendasi.

D. PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN PADA SATUAN PENDIDIKAN 
1. Batasan Laporan
Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai sumber dana tertentu (misalnya, dana BOS).
Untuk itu, laporan pertanggung jawaban harus memenuhi unsur – unsur berikut.

  1. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.
  2. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan – laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan ditempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.
  3. Bentuk laporan berupa : laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana dari penanggung jawab / pengelola dana di tingkat sekolah harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan misalnya, kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten / Kota (laporan internal); laporan yang bersifat multisumber juga kepada masyarakat (laporan eksternal); untuk sumber dana tertentu (misalnya BOS) disesuaikan dengan persyaratan sumber dana yang bersangkutan.
  4. Waktu pelaporan : laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan setiap triwulan, semester, dan tahunan.

2. Jenis Laporan
Ada dua laporan utama yang harus disusun sekolah berkaitan dengan penggunaan dana BOS , yaitu :

  • Laporan Relisasi Penggunaan Dana per Program (ditunjukan kepada Tim Sumber Dana/BOS Kota/Kabupaten).
  • Pengumuman Relisasi Penggunaan Dana (ditujukan kepada masyarakat).

3. Pengawasan Keuangan Pendidikan
a. Pelaksanaan pemeriksaan kas bendaharawan
Pemerikasaan kas dilakukan untuk mengetahui pengurusan, pembukuan, pencatatan, penyimpanan uang kas, pengaturan dokumen keuangan sesuai dengan peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Prosedur pemeriksaan kas, adalah sebagai berikut.

  1. Pemeriksa memperlihatkan Surat Tugas dan Tanda Bukti Diri yang diperlihatkan kepada bendaharawan yang bersangkutan.
  2. Melaksanakan penghitungan semua isi brankas di hadapan bendaharawan (kas tunai dan surat berharga yang diizinkan), serta bukti dokumen mengenal uang yang ada di bank yang dilengkapi dengan bukti saldo rekening koran.
  3. Melakukan penutupan buku kas umum untuk menetapkan saldo kas
  4. Membuat berita acara pemeriksaan kas yang merupakan hasil kas opname dan penjelasan jka ditemukan perbedaan kas yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan bendaharawan.
  5. Mengisi daftar pemeriksaan kas pada halaman terakhir buku kas umum.

b. Pemerikasaan tata usaha keuangan bendaharawan
Prosedur pemeriksaan tata usaha sebagau berikut.

  1. Memeriksa seluruh transaksi telah dicatat ke dalam Buku Kas Umum maupun dalam Buku Kas Pembantu secara tepat jumlah dan tepat waktu.
  2. Meneliti seluruh pencatatan telah didukung dengan bukti yang sah dan lengkap
  3. Memeriksa dokumen / data yang berhubungan dengan keuangan telah disampaikan dan dicatat secara tertib.

Langkah kerja pemeriksaan organisasi :

  1. Memeriksa dan meminta fotokopi SK Pengangkatan bendaharawan belanja rutin dan atasan langsung bendaharawan belanja rutin
  2. Memeriksa apakah bendaharawan merangkap jabatan karena dilarang dalam Pasal 78 ICW
  3. Mendapatkan struktur organisasi keuangan dan perlengkapan serta menteliti apakah telah ada uraian tugas yang mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.
Advertisements